permenkominfo 20 2016. Download Now. permenkominfo 20 2016

 
 Download Nowpermenkominfo 20 2016  7 Tahun 2018

KOMINFO/11/2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKOMINFO No. PERMENKOMINFO No. 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 7 Tahun 2021. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Download: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. TENTANG. Kementerian Komunikasi dan. Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK. Permenkominfo No. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja sama lintas daerah; dan c. Peraturan Perundang-undangan. GO. Peraturan Menteri KOMINFO No 30 Tahun 2008 . 19, BN 2016/NO 1676; KOMINFO. E. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik(PP PSTE) dan Permenkominfo No. PERMENKOMINFO No. go. 17 Tahun 2016. Tutup. 26 tahun. 4 TAHUN 2016, BN. 28/PER/M. PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI - PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 13 TAHUN 2019 – PERUBAHAN KEDUA. Regulation Of Minister Of Communications and Informatics Of The Republic Of Indonesia Number 13 Of 2019. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 31 Juli 2018 dan diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2018. Bahasa: Indonesia: Lokasi: Biro Hukum Kominfo: Bidang Hukum-Lampiran: Lihat Detail Lihat Abstrak Unduh Produk Hukum Unduh. Permenkominfo No. 30 Agustus 2018. perolehan dan pengumpulan; b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016. 39 Tahun 2012, PERMENKOMINFO No. Peraturan Menteri KOMINFO No 03 Tahun 2021 . Lamp: 8 hlm. 23/M. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatik Republik Indonesia mengenai Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Pasal 82 ayat (1) PERMENKOMINFO No. Permenkominfo No. Permenkominfo. 04-11-2016 / 08-11-2016 Sumber: Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 November 2016 dan ditetapkan pada tanggal 4 November 2016. 2016/No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M. ABSTRAK:Permenkominfo no 20 tahun 2016. 21 Tahun 2016. KOMINFO/11/2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKOMINFO No. Bila substansi Permenkominfo 5/2020 materi muatannya pula mencakup pengaturan hak-hak digital, termasuk pembatasannya, mengingat berkaitan dengan hak-hak privasi, maka. PERMENKOMINFO No. Tutup. 2085; KOMINFO. Dosen Hukum Pajak Tjip Ismail mengatakan perkembangan teknologi sudah merambah di sektor pembayaran dan pengelolaan pajak. ABSTRAK PERATURAN. ITE maupun Permenkominfo No. 6 Tahun 2016; Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: PERMENKOMINFO No. No. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. com - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, berlaku mulai hari ini, Senin (24/5/2021). Permenkominfo No. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika. 20 tahun 2016 adalah melakukan pengaduan kepada pihak Kemenkominfo. U. Permenkominfo. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 31 Januari 2021 Sumber. 10-08-2021 / 12-08-2021. PERMENKOMINFO No. Peraturan Menteri ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku PERMENKOMINFO No. 18 Agustus 2016 Sumber. 45: Peraturan Menteri : 44 Tahun 2012: 11-12-2012:PERMENKOMINFO No. KOMINFO/02/2009. 08 April 2016 Tanggal Pengundangan. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang. Subjek. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. BN 2021 (62): 32 hlm. 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Peraturan Perundang-undangan. LN : - TLN : - Ditetapkan : 7 November 2016. ABSTRAK PERATURAN. Permenkominfo. 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2015Permenkominfo. 5. KOMINFO/01/2010, LL KEMKOMINFO : 24 HLM: Amended By :. 21 Tahun 2016. TENTANG DATABASE PERATURAN. exceeds the limits given in Law 12/2011, because the content of the Permenkominfo should be limited to the framework of 'administering certain government affairs'. KOMINFO/01/2010, PERMENKOMINFO No. Badan/Pengarang. PERMENKOMINFO No. pada tanggal 2 Desember 2016 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd. Berita Negara Tahun 2021 Nomor 62. 2016 PERMENKOMINFO NO. Keyakinan politik, agama atau filosofis. (2) it is a concrete form of arbitrariness in the formation of laws and impact on the potential for legalized violations of basic rights or human rights. Permen ini mulai di Undangkan sejak kamis, (1/12). permenkominfo no. Sistem Manajemen Pengamanan Informasi - Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016. 04/PER/M. 18 Tahun 2016. (1033), LL KEMKOMINFO : 14 HLM PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT ABSTRAK : - Ketentuan Pasal 20 UU No. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKOMINFO No. 2019 tentang Penyedia Sistem and Transaksi Elektronik dan Permenkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yaitu ketentuan Pasal 5 diubah, ketentuan Pasal 8 diubah, ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, ketentuan Pasal 10 diubah, ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah dan menambah ayat (4), ketentuan. PERMENKOMINFO NO. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi Dan Informatika UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. •. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dasar Hukum Peraturan menteri ini adalah: UU No. E. GO. Ketentuan mengenai perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum yang diatur dalam PERMENKOMINFO No. 37 tahun 2012; permenkominfo no. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Detail Dokumen Katalog Abstrak. Bahasa: Indonesia: Lokasi: Biro Hukum Kominfo: Bidang Hukum-Lampiran: Lihat Detail Lihat Abstrak Unduh Produk. Permenkominfo No. Judul. Diubah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”) bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Mar. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 30 Agustus 2018 Tanggal Berlaku. Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Bentuk Singkat Permenkominfo Tahun 2016 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 07 November 2016 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik T. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik [II:kedua]Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Republik Indonesia, 2016). PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA. LPWAN; c. go. 443, 9 HLM. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Ketiga atas. id : 10 hlm. Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam. 02 Mei 2016 Tanggal Pengundangan. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. perizinan. 21 Tahun 2014 (Jadwal Retensi Arsip di. Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Secara Non Litigasi. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN REGULATION OF THE MINISTER OF. Tutup. 22/PER/M. Belum Tersedia. Lamp : 7 hlm. Badan/Pengarang. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat TelekomunikasiPermenkominfo No. (376), LL KEMKOMINFO : 14 HLM: 2: Peraturan Menteri : 02 Tahun 2020: 20-04-2020: 21-04-2020: Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Detail Dokumen Katalog AbstrakNamun, meski demikian beberapa aturan ditingkat Kementrian Komunikasi Dan Informatika telah menegaskan mengenai perlindungan data pribadi, yaitu di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo) yang mana di dalam peraturan. KOMINFO/01/2010, PERMENKOMINFO No. Tanggal Pengundangan. Berlaku 19. Permenkominfo. U. Permenkominfo No. Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan. Tahun. nomor 21 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 22 tahun 2015 tentang rencana strategis kementerian komunikasi dan informatika tahun 2015-2019 dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri komunikasi dan informatika republik indonesia, menimbang : a. 09 Mei 2016 Tanggal. Mencabut: PERMENKOMINFO No. Aturan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditetapkan 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016. Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transisi Elektronik dan Permenkominfo No. Detail Pratinjau Berkas Pratinjau Terjemahan Berkas. Bahasa: Indonesia: Lokasi: Biro Hukum Kominfo: Bidang Hukum-Lampiran: Lihat Detail Lihat Abstrak Unduh Produk Hukum Unduh Terjemahan Produk Hukum Produk Hukum Terkait; Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2022. 841, peraturan. Mencabut. Akibatnya, muncul risiko moderasi konten yang berlebihan yang tentu saja mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat,” ujar Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan. Silahkan download Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 melalui link di bawah ini: Download PDF (152. T. PERMENKOMINFO NO. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat. Peraturan Menteri KOMINFO No 25 Tahun 2015. 2018. Tipe Dokumen. PERMENKOMINFO NO. 20 Tahun 2016. Indonesia. 11 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2018. GO. KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kepala Bagian Pelaksana Anggaran Kepala. Bahasa: Indonesia: Lokasi: Biro Hukum Kominfo: Bidang Hukum-LampiranPermenkominfo No. menteri komunikasi dan informatika republik indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo (Permen Kominfo) No. (840), LL KEMKOMINFO : 14 HLM Mencabut: PERMENKOMINFO No 23/PER/M. PERPRES No. Pasal 82 ayat (1) PERMENKOMINFO No. 12 Tahun 2016, Pasal 26 ayat (2) PERMENKOMINFO No. 18/PER/M. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Pasal : 39 pasal. 20 Juli 2016. Nota Kesepahaman antara Badan Keamanan Lautan dengan Kementerian Kominfo. id: 31 hlm. pdf), Text File (. Judul. 18 Tahun 2016; 9: Peraturan Menteri : 07. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya. 40/P/M. peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 23 tahun 2016: 2016: sertifikasi perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler,komputer genggam, dan komputer tablet. Sumber. Tahun. kominfo/10/2008 tentang penetapan badan regulasi telekomunikasi indonesiaPERMENKOMINFO No. Semoga informasi ini bermanfaat. PERMENKOMINFO NO.